Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Tokoh Perempuan, Pemuda, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian atau pengukuhan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD dengan langsung didalam Rapat BPD yang digelar secara khusus. Fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan di desa secara bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
Sumber : https://jintung.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/118/142

VISI

• Mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam merancang, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa menuju pemerintah yang transparan, mandiri, adil, makmur dan sejahtera tanpa diskriminasi gender.
• Meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah pedukuhan dan musyawarah desa.
• Meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
• Meningkatkan kearifan dan potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

MISI

• Berusaha memperjuangkan peningkatan anggaran untuk organisasi wanita di Desa Sendangsari.
• Menampung aspiraai dari semua organisasi wanita baik secara langsung ataupun melalui media sosial.
• Berusaha sebaik mungkin mengemban amanah yang telah dipercaya.

Tugas Pokok & Fungsi BPD

Tujuan dari pembentukan BPD adalah sebagai berikut: Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka dalam bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Menjaga masyarakat agar tetah utuh Memberi pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya Sebagai tempat demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri. C. Tugas dan Wewenang BPD Adapun tugas dan wewenang BPD adalah sebagai berikut: Membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Membentuk panitia pemilihan kepala desa, didalam melakukan pemilihan kepada desa, BPPD behak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di desa Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa Membuat susunan tata tertib BPD Semua aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintahan desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaand dan dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab
Sumber : https://jintung.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/118/142